Beranda Headline Gawat! Diduga Anggaran Pemakaman Jenazah COVID-19 di Lamsel Dikorupsi ?

Gawat! Diduga Anggaran Pemakaman Jenazah COVID-19 di Lamsel Dikorupsi ?

| 124

BREAKINGNEWS, Lampung Selatan, Tipikor News, Tabirnews.com– Realisasi anggaran belanja tidak terduga penanggulangan Pandemi COVID-19 pada tahun anggaran 2020, khususnya untuk biaya upah petugas pemakaman jenazah COVID-19 yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) terindikasi korupsi.

Berdasarkan data COVID-19 Lampung Selatan periode 18 Maret 2020 – 18 Januari 2021 pukul 18.00 WIB, menguraikan: Kasus Kematian Konfirmasi sebanyak 1 kasus baru dan 27 kasus lama. Sedangkan kasus terkonfirmasi sebanyak 12 kasus baru dan 526 kasus lama serta Isolasi sebanyak 126 kasus.

Namun, dari catatan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2020, pihak BPBD Lamsel merealisasikan anggaran upah petugas pemakaman jenazah COVID-19 sebanyak 46 kali dari 15 Mei 2020 hingga 29 Desember 2020 dengan menghabiskan anggaran Rp 282 juta. (Data terlampir)

Sementara, menanggapi hal ini Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Feri Gunawan mengarakan, dari hasil ulagi kami, seharusnya biaya upah petugas pemakaman jenazah COVID-19 sebanyak 28 kasus kematian hanya Rp 168 juta.

“Kami meragukan kebenaran laporan keuangan Pemda Lamsel khususnya untuk biaya upah petugas pemakaman jenazah COVID-19 tahun 2020. Realisasi anggaran tersebut terdapat selisih anggaran sebesar Rp 114 juta,” katanya kepada Tipikor News, Rabu (12/1/2022) di Bandar Lampung.

Selain itu, lanjut Feri, dari penelusuran tim investigasi J.P.K.P menemukan kejanggalan lainnya pada realisasi anggaran belanja tidak terduga penanggulangan COVID-19 tahun anggaran 2020, diantaranya:

Pengadaan 100.000 masker kain Rp 400 juta, Kebutuhan Percepatan penanganan COVID-19 Rp 620.320.000, Insentif/ honorarium operasional gugus tugas piket posko gugus tugas operasi yustisi dan penegakan Prokes dan tim penyemprotan disinfektan Rp 131.708.600 dan Insentif/ honorarium petugas piket posko gugus tugas pencegahan dan penanggulangan COVID-19 Pengamanan natal dan tahun baru Rp 107.520.000, urainya.

Mau tahu kelanjutan berita ini selengkapnya dan bagaimana tanggapan Kepala BPBD Lampung Selatan, Dul Kahar AP, M.Si terkait informasi ini, baca edisi mendatang.

RILIS : (TIM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here