Beranda Sumatera Kota Jambi WTP 10 Kali, Pemprov Jambi Raih Penghargaan Menteri Keuangan RI

WTP 10 Kali, Pemprov Jambi Raih Penghargaan Menteri Keuangan RI

| 386

Jambi, Tabirnews.com – Provinsi Jambi menjadi salah satu daerah yang meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) minimal 10 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012-2021.

Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I pada Kamis 22 September 2022 di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan, Jakarta.

Penghargaan WTP Tahun 2021 ini merupakan salah satu agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 yang mengangkat tema “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Rakernas tersebut merupakan salah satu upaya berkesinambungan untuk menyatukan komitmen dan membangun sinergi antar stakeholder, dalam rangka meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan negara, baik di lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah.

Setelah menerima penghargaan Wakil Gubernur Jambi yang didampingi Kabid Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berusaha untuk mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi.

“Terimakasih kepada seluruh pihak, OPD pengelola keuangan khususnya yang telah berusaha sekuat tenaga dikondisi yang sulit tetapi Alhamdulillah masih mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan”, ujar Abdullah Sani.

“Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagaimana kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Kita kejar daerah yang bisa 15 kali WTP bahkan terus baik akuntabilitas keuangan kita”, pungkas Abdullah Sani.

Sebelumnya Menteri Keuangan RI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para Menteri, Pimpinan Lembaga Negara, dan Kepala Daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan dengan baik, sebagai bagian dari wujud akuntabilitas publik.

Prosesi pengawalan akuntabilitas keuangan dan kinerja secara simbolis dilakukan dengan peletakan laporan keuangan dan laporan kinerja oleh Menteri Keuangan RI didampingi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (fs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here