Beranda Bandar Lampung Alian Arsil : “Ketua Umum LSM LAKI Geram, “Adanya Dugaan Dana Fiktif...

Alian Arsil : “Ketua Umum LSM LAKI Geram, “Adanya Dugaan Dana Fiktif Milyaran Kotaku Yang Tak Jelas Kegiatan Bukti Pisiknya”

| 236

Lampura-Bandar Lampung-TABIRNEWS.COM–Ketua Umum Ormas LSM LAKI Alian Arsil,”Geram dan Angkat Bicara Terkait Adanya Pemberitaan Dugaan Fiktif atas penyerapan anggaran Program Penanganan Kumuh TA 2018, lebih kurang sebesar RpRp1.743.750.000 di Kabupaten Lampung Utara,Dan Terkait Kasus ini,Akan segera kita Ungkap Tabir Gelap kebenarannya, Tegas Alian Arsil,Saat jumpa Pers Kepada Awak Media Selasa,29/10/2019.

“Dan terkait kasus ini,Segera Mungkin kita akan kawal sampai ada titik terang Untuk kejelasannya, Karena ini sudah Banyak sekali merugikan masyarakat Kabupaten Lampura, Dan yang Paling Terutama banyak sudah merugikan, Menghabiskan Keuangan Negara kita yang tercinta ini, Tampa mengarah dan Tampa adanya bukti untuk memajukan Memakmurkan seluruh kalangan Lapisan masyrakat Kabupaten Lampura ini tentunya,..”Geram Ketua Umum Ormas LSM LAKI Alian Arsil ini.

*Pihak Pemkab setempat, berikan informasi berbeda. Pihak Bappeda membenarkan adanya kegiatan tersebut, sementara pihak Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Dinas PU mengaku tidak mengetahui sama sekali kegiatan fisik Kotaku.

Begitu juga dengan pihak Desa atau Kelurahan yang lokasinya menjadi tempat atau titik pembangunan fisik IPAL, tidak mengetahui apa-apa, termasuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atas kegiatan tersebut.

Disisi lain, pihak Sekretariat KotaKU berdalih semua kegiatan sudah teralisasi dan terpantau serta ter-update setiap kondisi lapangan sesuai pengawasan pihaknya.

“Data profil itu adalah dokumen untuk presentasi, bukan data legal yang tertandatangani. Kemudian, data yang disuguhkan adalah data program KotaKU (APBN), yang jelas ada dan kami awasi. Data kolaborasi itu adalah data pendukung dan kami tidak ada berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan,..”Ungkap salah satu tim Sekretariat KotaKU Provinsi Lampung, Idawati disampaikan via pesan WhatsApsnya. Senin, 28 Oktober 2019 lalu.

Masih kata Idawati, “Data kolaborasi yang teman – teman insert, ada yang sudah terealisasi dan ada data rencana kolaborasi. Profil itu terupdate terus, sesuai kondisi lapangan. Sekali lagi bukan data legal,..”Ungkapnya.

Hasil konfirmasi tim media ini ke Pihak Bappeda Lampung Utara, Selasa, 29 Oktober 2019, membenarkan adanya kegiatan Kolaborasi KotaKU dari APBD Lampung Utara.

Kepala Bappeda Syahrizal Adhar mengatakan, Bappeda hanya masuk ditahapan awal yakni perencanaan, semua sudah dilaksanakan oleh Dinas instansi terkait, yakni Dinas Pemukiman dan lingkungan hidup.

“Semua sudah terlaksana dan diserah terimakan sesuai tahun anggarannya dari APBD TA 2018. Mengenai Kelompok Kerja (Pokja) melihat dari program KotaKU adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman. Artinya Bappeda hanya menyusun rencana sesuai anggaran yang diperuntukan kegiagan strategis Kabupaten. Secara keseluruhan sesuai program KotaKU ada di Perkim,”katanya.

Sementara itu, Keterpaduan dan Pemukiman Dinas Perakim Lampung Utara, Wahyudi Praja Mukti mengungkapkan, dalam APBD Murni Lampung Utata TA 2018, hanya kegiatan pengentasan wilayah kumuh sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan telah dilakukan untuk tiap Desa – Desa.

Dalam 5 tahun berturut – turut Lampung Utara dapat kucuran APBN dari Kementrian dan laporannya langsung konek ke Kementrian, untuk tim pengawasnya langsung dari Kementrian yang ditunjuk sesuai SK-nya.

“Kegiatan ini, ada pokjanya dari Perkim dan di Ketuai oleh Sekda dan tim monitoringnya langsung dari pusat. Artinya kami tidak pernah tau soal Kolaborasi KotaKU, justru kami bingung, kegiatan pembangunan IPAL dan Jalan itu punya dan dari siapa,”Ungkapnya.

“Kami tidak pernah melaksanakan kegiatan Kolaborasi KotaKU dan tidak mengetahui dananya dari mana, bagaimana teknisnya, siapa dan kemana, sebagaimana yang diberitakan,..”imbuhnya.

Tim media ini mencoba menggali informasi lebih jauh, tim Pokja, Kelompok Swadaya Masayarakat (KSM) dan Fasilitator, serta proses hibah atas tanah untuk pembangunan IPAL. Tak satupun pihak Dinas PUPR dan LH mengetahui alias bungkam.

Dugaan tersebut muncul, adanya pelaporan Kegiatan Kolaborasi Penanganan Kumuh Tahun 2018 antara Pemkab Lampung Utara dan Kotaku, menyerap APBD TA 2018 sebesar Rp1.743.750.000, tidak ada kegiatan fisik.

Adapun kegiatan fisiknya yakni pembangunan 1 Unit IPAL Komunal senilai Rp500 Juta, di Kelurahan Sribasuki.

Lalu, 1 IPAL Komunal Rp500 Juta, 225 Meter Jalan pavling Blok Rp 33.750.000, 100 Unit TPS 3R Rp 160 Juta di Kelurahan Cempedak, dan 520 Meter Jalan Aspal Rp 550.000.000 di Keluarahn Kotabumi Tengah.

Dari keseluruhannya, hasil invertigasi Tim media ini, dengan data laporan yang di terbitkan oleh Korwil KotaKU dengan judul Profil Kegiatan Penanganan Kumuh Kotaku Lampung Utara, secara keseluruhan terlaksana disinyalir tidak sesuai spesifikasi dan sebagian tidak direalisasikan alias fiktif.

Data profil yang memuat realisasi kegiatan dengan nilai Rp1.743.750.000, tersebut jika tidak ada laporan sah, bagaimana bisa timbul kata realisasi dengan nilai dan tempat atau lokasi fisiknya,…!!!!!!??

Terkait ini, Korwil Kotaku Provinsi Lampung, yang enggan dikutip identitasnya mengatakan, apa yang tertulis dalam laporan tersebut merupakan pekerjaan kolaborasi dan sudah dikerjakan ditahun 2018.

Pihaknya hanya menerima laporan dan membuatkan laporan untuk dikirimkan ke pusat sebagai hasil kinerja program.

“Kalo kotaku dana dari Pemerintah pusat, kalo Kolaborasi bilang saja dari APBD. Kalo fisik, yang dari PU sudah dikerjakan,”katanya saat di hubungi Via pesan WhattApp belum lama ini. Minggu, 27 Oktober 2019.

Dikonfirmasikan lebih lanjut, siapakah pihak dari Pemkab Lampung Utara yang membuat laporan tersebut.

Korwil Kotaku mengaku tidak mengerti detailnya. Karena semua yang mengawasi, berkoordinasi dengan Pemda dan yang membuat laporan adalah Pokja.

“Siapa dari dinas yang laporan, saya nggak paham, tapi itu data dari Pokja KotaKU di Lampung Utara,.”Ungkapnya.

“Sementara itu, Pokja Lampung utara Askot IC Purnomo, tidak menepati jadwal waktu untuk di wawancarai langsung. Padahal telah menjadwalkan waktu untuk bertatap muka guna konfirmasi langsung”

Laporan : ZULKIPLI TABIR LAMPURA/TEAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here