Beranda Sumatera DPRD Tebo Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar 7 Ranperda

DPRD Tebo Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar 7 Ranperda

| 154

Tebo, tabirnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Tebo menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar 7 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019.

Rapat Paripurna yang digelar di Aula Rapat Gedung DPRD ini langsung dipimpin oleh Ketua DPRD, Mazlan, S. Kom didampingi Wakil Ketua dan anggota DPRD Tebo.

Tampak hadir pada rapat ini, selain Ketua DPRD juga ada Wakil Bupati Tebo Syahlan Arpan SH, unsur Forkompimda, Sekda, Staf Ahli dan Asisten, para Kepala OPD dan ASN di lingkup Pemkab Tebo serta undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya Ketua DPRD Tebo Mazlan mengatakan permohonan maaf karena 7 Ranperda ini seharusnya sudah selesai di tahun 2019. Tapi dikarenakan sesuatu hal, agenda ini ditunda ke tahun 2020.

“Atas nama DPRD Kabupaten Tebo mohon maaf karena 7 Ranperda ini seharusnya sudah selesai di tahun 2019, namun dikarenakan sesuatu hal, agenda ini ditunda ke tahun 2020,” kata Mazlan.

Adapun 7 Ranperda tersebut meliputi :
1. Ranperda tentang perbaikan atas Perda No. 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
2. Ranperda tentang perubahan atas Perda No. 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha ;
3. Ranperda tentang perubahan atas Perda No. 06 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di pusat kesehatan masyarakat
4. Ranperda tentang perubahan produk hukum
5. Ranperda tentang retribusi tera/ tera ulang
6. Ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
7. Ranperda tentang rencana induk pembangunan pariwisata Kabupaten Tebo Tahun 2018- 2025.

Usai membacakan ketujuh Ranperda kemudian diserahkan kesempatan kepada Wabup Tebo selaku pihak eksekutif untuk menyampaikan hal hal yang ingin diberitahukan di rapat paripurna tersebut.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Tebo Syahlan Arpan SH menyampaikan bahwa penyusunan tersebut merupakan upaya dari pemerintah dalam rangka pembangunan dan perubahan produk hukum daerah.

“Penyusunan ini merupakan upaya dari pemerintah dalam rangka pembangunan dan perubahan produk hukum daerah,” kata Syahlan

Pembangunan produk hukum daerah dilakukan dengan membentuk Perda baru, sedangkan pembaharuan produk hukum dimaksudkan untuk menyesuaikan perda yang sudah ada sesuai amanat produk hukum yang lebih tinggi,” tambahnya.

“Kerjasama antar lembaga di Kabupaten Tebo diharapkan tetap terjalin dan mari kita tingkatkan komunikasi sehingga proses pembangunan yang telah direncanakan akan dapat terwujud sesuai dengan visi dan misi Pemkab Tebo,” tutup Wabup. (fs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here