Tebo, Tabirnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo soroti soal BumDes se-kabupaten terkait adanya temuan Inspektorat.
Komisi I DPRD Tebo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Instansi terkait (Asisten I, Inspektorat, Dinas PMD) kabupaten Tebo di Ruang Rapat kantor DPRD Tebo, Senin (21/7/2021).
Dalam RDP tersebut Komisi I DPRD Tebo meminta keterangan dan penjelasan dari pihak Pemkab Tebo terkait Persoalan yang menyebabkan terjadinya BumDes yang tidak bergerak alias mati suri dan laporan perkembangan pengembalian hasil temuan Inspektorat yang melibatkan Kades Pagar Puding.
Menjawab pertanyaan Komisi I soal Bumdes yg mati suri hingga saat ini Malik yang mewakili dari Dinas PMD Tebo membenarkan hal tersebut.
”Semenjak tahun 2018 dan 2019 ketika itu dibuatkan Program BumDes untuk modal kegiatan usaha tersebut diambil dari Dana Desa,Tujuan dari dibentuknya BumDes tersebut sebagai unit usaha untuk menjadi salah satu inkam sumber pemasukan bagi desa tersebut. Namun seiring waktu berjalan unit usaha tersebut tidak berjalan sesuai harapan sebagaimana yang kita lihat saat ini,” terang Malik.
Hal ini terjadi di sebabkan oleh kesalahan dalam meletakkan orang orang sebagai pengelolaan dan perencanaan kegiatan usaha tersebut yang tidak memiliki pengetahuan atau keilmuan dalam bidang tersebut.
” SDMnya kurang, salah menempatkan orang sebagai pengurus maka akhirnya jadi macet, ” imbuh Malik.
Selanjutnya terkait dengan hasil temuan Inspektorat yg melibatkan Kades Desa Pagar puding dikatakan oleh pihak Inspektorat hingga saat ini kades Azwan belum mengembalikan semua hasil temuan tersebut dan sampai saat ini telah melewati dari waktu yang telah di tentukan.
Karno Ketua Komisi I dalam arahannya mengatakan lebih baik sebelum berangkat lebih baik benahi dulu Bumdesnya dan fokus pada persoalannya.
Senada dengan rekannya Husni anggota komisi I Fraksi Nasdem turut menyayangkan rencana bimtek ke Lombok di tengah pandemi covid-19.
”Mereka tidak sadar, melakukan perjalanan keluar di tengah covid meningkat ini dapat mengancam keselamatan keluarganya di rumah, ” pungkasnya.
Dalam rapat Husni meminta kepada Inspektorat lebih terbuka kepada DPR terkait soal kasus Kades hal ini dikatakannya saat mendengar penjelasan dari Inspektorat saat memaparkan hasil temuannya (Inspektorat).
” Jelaskan saja apa adanya biar kita semua tahu,” cetusnya.
Menanggapi dari keterangan dan penjelasan dari pihak OPD kab Tebo anggota Komisi I DPRD Tebo menegaskan agar pihak Instasi Terkait OPD kabupaten Tebo agar lebih bijak dan tegas dalam melaksanakan tugas kerja.
”Kita sudah minta kepada OPD agar tegas dan juga soal temuan Kades Pagar Puding sesuai ketentuan yang berlaku Inspektorat serahkan saja ke APH dan soal Bumdes akan kita bentuk Tim,” tutup Aivandri. (fs)
