Beranda Headline “WAW 6 Siswa “Penumpang Gelap” di SMAN 16 Bekasi, Kepsek Salahkan Data...

“WAW 6 Siswa “Penumpang Gelap” di SMAN 16 Bekasi, Kepsek Salahkan Data Kemdikbud”

| 216

“WAW 6 Siswa “Penumpang Gelap” di SMAN 16 Bekasi, Kepsek Salahkan Data Kemdikbud”

BREAKINGNEWS, DUNIA PENDIDIKAN ,KOTA BEKASI  Tabirnews.com– Pakar hukum yang juga sekaligus pengajar di Universitas Bhayangkara, Dr (c) Anggreany Haryanti Putri, SH, MH, sebagai Divkum Warta Sidik, juga bendahara Peradi “SAI” Bekasi Raya angkat bicara terkait 6 Siswa “Penumpang Gelap” di SMAN 16 kota Bekasi.

Jumlah siswa harus terdata fix dan lengkap oleh pihak sekolah karena data ini akan berbanding lurus dengan data kelulusan nantinya manakala ada perubahan pengurangan atau penambahan harus jelas sumbernya karena jika tidak jelas bukan hanya pihak sekolah yang akan bermasalah nantinya tapi sudah pasti siswa yang tidak terdaftar atau datanya tidak lengkap akan mengalami kerugian.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1042/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap III Tahun 2020 yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada tanggal 30 November 2020, tertera jumlah siswa SMA Negeri 16 Bekasi sebanyak 960 orang siswa.

 

Angka 960 ini adalah data siswa sesuai dapodik yang diambil oleh Kementerian Pendidikan pada saat batas akhir pengambilan data, per tanggal 31 Agustus 2020. Berdasarkan angka ini, dialokasikanlah jumlah dana BOS Reguler yang diterima SMAN 16 Bekasi untuk Tahap III sebanyak Rp. 432.000.000, dengan rincian 30% x Rp. 1.500.000 x 960 = Rp. 432.000.000.

Jumlah siswa 960 menjadi angka final, dan tidak diperbolehkan untuk merubahnya lagi. Karena penambahan setelah cut off di 31 Agustus akan mengakibatkan siswa yang ditambahkan tidak akan di-cover oleh BOS Reguler. Konsekuensinya, siswa tersebut akan menjadi tanggungan pemerintah daerah (untuk SMA/SMK menjadi tanggungan Provinsi). Hal ini tertera dalam Juknis BOS Reguler.

Namun, hasil penelisikan WS di SMAN 16 Bekasi, jumlah siswa riil per 27 Januari 2021 telah berubah dari 960 menjadi 966 siswa. Ada penambahan 6 orang siswa. Kondisi ini lalu dipertanyakan WS langsung ke Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan Kepala SMAN 16 Bekasi, Drs. Oding, Rabu (27/1/2021). Mereka mengatakan bahwa benar siswa mereka sejumlah 966 orang.

Anehnya, Oding, sebagai kepala sekolah mengatakan bahwa posisi angka 966 sudah demikian sejak dia ditempatkan di sekolah itu. Adapun data SK Sekolah Penerima BOS Reguler yang dikeluarkan oleh Kemdikbud pada 30 November 2020 lalu tidaklah benar. Tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Sangat ironi jika pihak sekolah menyatakan tidak mengetahui secara pasti jumlah siswa hanya karena ada faktor x (dana bantuan) karena dana bantuan itu memang harus sesuai dengan jumlah siswa, Kata Anggie.

Sebuah jawaban yang sangat tidak bertanggung jawab. Karena, data sekolah penerima BOS Reguler yang dikeluarkan oleh Kemdikbud adalah data dapodik per 31 Agustus 2020 yang tidak lain adalah data yang diinput oleh SMAN 16 Bekasi sendiri, setelah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Bila Oding menyatakan bahwa jumlah siswa 966 sudah sejak awal sebelum cut off, maka dapat diartikan bahwa ada 6 siswa SMAN 16 Bekasi yang tidak di-cover oleh BOS Reguler dari Kemdikbud. Karena Kemdikbud hanya mengucurkan dana sebesar Rp. 432 juta berdasarkan jumlah siswa 960 orang.

Anehnya lagi, Oding juga mengatakan tidak mengetahui jumlah dana BOS Reguler yang diterima sekolah. Dengan alasan, Bendahara sekolah tidak pernah melaporkan kepadanya berapa dana BOS Reguler yang diterima sekolah dari APBN.

“Saya tidak pernah tahu berapa dana BOS Reguler yang diterima sekolah, karena bendahara sekolah tidak pernah melaporkannya ke saya,” kilah Oding berkelit, melempar kesalahan kepada bendaharanya.

Dan ketika kembali dipertanyakan, bagaimana sekolah membuat rencana penggunaan anggaran bila kepala sekolah sebagai pengguna anggaran tidak mengetahui jumlah dana yang ada, Oding kembali berkelit bahwa Dia tidak tahu menahu akan hal itu.

Akan kondisi ini, Tina Langi sebagai ketua Litbang Warta Sidik, mengatakan, “Sudah saatnya, Pengawas, Kepala KCD, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat mengevaluasi kinerja Kepala SMAN 16 Bekasi, Drs. Oding. Tidak sewajarnya seorang kepala sekolah tidak mengetahui secara persis jumlah siswanya sendiri. Juga tidak mengetahui jumlah dana yang diterima dari BOS Reguler. Bahkan mempersalahkan operator dan bendahara karena tidak memberikan informasi kepadanya. Bagaimana seorang kepala sekolah yang juga sekaligus pengguna anggaran dapat mempertanggung jawabkan dana yang dia sendiri tidak tahu jumlahnya berapa. Ini sangat memalukan dunia pendidikan,” ketus Tina.

Tina juga meminta agar Kepala KCD Wilayah III Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memberikan penegasan kepada semua kepala sekolah di Wilayah III, bahwa dana yang dikelola oleh sekolah bukanlah dana pribadi, melainkan dana negara atau uang negara, yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan ke pemerintah dan juga ke masyarakat. Hal ini agar tetap menjaga Marwah pendidikan yang mengusung kejujuran, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Jika ada yang melakukan pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang termaktub dalam Lampiran I Permendikbud 76/2014, dalam Bab VIII tentang Pengawasan, Pemeriksaan, dan Sanksi, sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang.

Adapun sanksi kepada mereka yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan penggunaan dana BOS dapat diberikan dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).

2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau ke kas daerah provinsi.

3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS.

4. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/kabupaten/kota, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

Jika ada yang melakukan pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang termaktub dalam Lampiran I Permendikbud 76/2014, dalam Bab VIII tentang Pengawasan, Pemeriksaan, dan Sanksi, sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang, Tutup Anggie.

LAPORAN GROUP TEAM WS / TEAM TN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here