oplus_131074
Bungo, tabirnews.com – Pemerintah Kabupaten Bungo memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla Tahun 2026 yang digelar di Aula BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo, Rabu (5/8/2026).
Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bungo, Donny Iskandar, S.Sos., M.T., serta dihadiri unsur Forkopimda, Kepala BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo Zainadi, S.Pd., M.M., perwakilan Kodim 0416/Bungo Tebo, Polres Bungo, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP), UPTD KPHP Bungo Unit 2 dan 3, Manggala Agni Daops Sumatera XII/Bungo Tebo, para Danramil, Kapolsek, camat se-Kabupaten Bungo, serta instansi terkait lainnya.
Dalam arahannya, Sekda mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan hingga 3 Agustus 2026, Kabupaten Bungo mencatat 85 titik panas (hotspot) yang tersebar di sejumlah kecamatan. Kecamatan Tanah Tumbuh menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, disusul Pelepat, Muko-Muko Bathin VII, dan Jujuhan.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kita tidak boleh lengah karena potensi kebakaran masih cukup tinggi,” tegas Donny.
Ia menjelaskan, selama Juli 2026 telah terjadi beberapa peristiwa kebakaran lahan di Kabupaten Bungo dengan total luas area terbakar mencapai sekitar 8 hektare. Meskipun seluruh kejadian dapat dikendalikan, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa upaya pencegahan harus semakin diperkuat.
Menurut Donny, Pemkab Bungo bersama BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta seluruh stakeholder telah melakukan berbagai langkah antisipasi, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, pemantauan hotspot setiap hari, penetapan Status Siaga Karhutla, hingga pelaksanaan pengecekan lapangan dan pemadaman pada setiap laporan kejadian.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang harus menjadi perhatian bersama, seperti luasnya kawasan rawan kebakaran, keterbatasan personel dan sarana pemadaman, masih adanya pembukaan lahan dengan cara membakar, belum optimalnya penegakan hukum, serta belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur penanggulangan Karhutla.
Karena itu, Sekda meminta seluruh camat agar meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dusun untuk mengaktifkan patroli rutin di wilayah yang rawan kebakaran.
“Saya juga meminta perusahaan perkebunan dan kehutanan memastikan seluruh personel, peralatan, dan sistem deteksi dini benar-benar siap. Kepada masyarakat, jangan membuka lahan dengan cara membakar karena selain melanggar hukum juga dapat menimbulkan bencana yang lebih besar,” katanya.
Dalam rapat tersebut disepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya verifikasi seluruh hotspot paling lambat 24 jam setelah terdeteksi, peningkatan patroli di wilayah prioritas, pembentukan pos siaga Karhutla, penguatan koordinasi Satgas Karhutla dengan pemerintah dusun dan perusahaan, optimalisasi pemantauan melalui SIPONGI dan BMKG, serta penyiapan sarana dan prasarana pemadaman dini.
Menutup arahannya, Donny mengajak seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam mencegah Karhutla.
“Penanganan Karhutla tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerja sama seluruh pihak agar Kabupaten Bungo tetap aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya.Versi ini sudah menggunakan gaya berita media online, dengan lead yang kuat, alur berita yang rapi, kutipan langsung, dan layak untuk dipublikasikan di portal berita daerah.(Fnd)
