Beranda Headline “LURAH BERUA ANDI MANSYUR, S.SOS DAN KASI KESRA KECAMATAN BIRINGKANAYA ANDI SURYANTI,...

“LURAH BERUA ANDI MANSYUR, S.SOS DAN KASI KESRA KECAMATAN BIRINGKANAYA ANDI SURYANTI, SE, M.SI BICARA SOAL PENGELOLAAN RUMAH KOS”

| 496

“LURAH BERUA ANDI MANSYUR, S.SOS DAN KASI KESRA KECAMATAN BIRINGKANAYA ANDI SURYANTI, SE, M.SI BICARA SOAL PENGELOLAAN RUMAH KOS”

TABIRNEWS-TN-MAKASSAR-
Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi Hanura Ir.H.Syamsu Alam mengusung Perda Kota Makassar No. 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kos yang dilaksanakan Senin 19/08/2019 berlokasi Jalan Sanrangan RT 01 RW 01 Kelurahan Daya.

Dalam sambutannya Ir. H. Syamsu Alam mengatakan “tingkat pertumbuhan rumah kos terkhusus dijalan sanrangan sangat meningkat sehingga mencapai 50% dari jumlah rumah penduduk yang ada disini”.

“Sehingga saya bekerjasama dengan Ketua RT Pak Hasrul Naba agar dapat melaksanakan sosialisasi penyebar luasan perda pengelolaan rumah kos diwilayahnya dengan harapan sosialisasi ini dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat pemilik rumah kos”, ujarnya.

Sementara Andi Mansyur, S.Sos Lurah Berua bertindak selaku Nara Sumber juga menyampaikan hak-hak dan kewajiban pemilik rumah kos yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mendirikan rumah kos.

“Rumah kos itu harus memperhatikan kelayakan kamar dan ruangan yang lainnya, jangan kamarnya berjumlah 20 kamar tapi hanya punya 1 kamar mandi itupun kamar mandi berada dibawah sementara kamarnya ada diatas”.

“Ini kan tidak layak dijadikan rumah kos, sebagai pemilik rumah kos jangan hanya bisa memikirkan penghasilan semata tapi lihat juga kenyamanan pemondoknya”, pungkasnya.

Selain Andi Mansyur, S.Sos Kasi Kesra Andi Suryanti, SE, M.Si juga mengakatan bahwa “Perda ini juga sangat jelas mengatur tentang hak dan kewajiban pemilik kos bahkan selain Perda ini juga diatur oleh Perwali”.

“Banyak rumah kos yang tumbuh disekitar kita namun tidak mengantongi izin mendirikan rumah kos, harusnya dibuatkan izin dulu agar kita tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai pemilik rumah kos”.

“Walaupun sampai saat ini belum ada retribusi rumah kos tetapi rumah kos itu harus dilaporkan setiap tiga bulan ke pemerintah setempat, karena banyak rumah kos yang tumbuh namun pemiliknya berdomisili diluar kota sehingga ketika terjadi sesuatu RT/RW lah yang dianggap lalai dalam hal ini”, demikian kata Andi Suryanti.

Setelah pemaparan materi dari para nara sumber, moderator juga memberikan ruang dialog bersama warga yang hadir saat sosialisasi malam itu terkait perda pengelolaan rumah kos ini.

Laporan : MRH TN Makassar – Sulawesi Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here