“Siswa Miskin SMPN 4 Kota Bekasi Dimarginalkan”
BREAKING NEWS-BEKASI-DUNIA PENDIDIKAN-Tabirnews.com– Sesuai pemberitaan sebelumnya, “Study Tour SMPN 4 Kota Bekasi, Kepala Sekolah Acuhkan Perintah Kadisdik”, disebutkan bahwa dengan dalih untuk studi tur, SMPN 4 Kota Bekasi memungut Rp. 1,7 juta atas nama Komite Sekolah.
Informasi yang masuk ke Redaksi media, Study Tour yang dilaksanakan pada 11 – 13 Desember lalu hanya memberangkatkan 260 dari 356 siswa kelas 9. Dan atas pengakuan dari Sri Mulyani, Kepala SMPN 4 Kota Bekasi, siswa tidak mampu tidak ikut dalam kegiatan studi tur itu.
Dalam konfirmasi langsung, Jumat (20/12), Sri Mulyani mengatakan bahwa studi tur yang telah mereka laksanakan itu adalah program sekolah dan sudah mereka sampaikan ke Dinas Pendidikan, serta mendapat persetujuan Komite. Sedangkan urusan terkait teknis operasionalnya, sekolah menyerahkannya ke pihak ketiga (travel).
Sejatinya, pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan oleh negara melalui Dinas Pendidikan dan sekolah, memberikan pelayanan pendidikan berazaskan keadilan. Sehingga mengacu pada hal ini, maka semua siswa harus mendapatkan haknya memperoleh pendidikan tanpa pengkotak-kotakan dan diskriminasi.
Mencermati jawaban Sri Mulyani, Wali Kota melalui Dinas Pendidikan perlu melakukan evaluasi kinerja kepala sekolah ini karena, bila studi tur adalah program sekolah, semestinya sudah melalui tahap perencanaan dan penganggaran.
Sebagai program sekolah, studi tur harus mendapat persetujuan dari bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan. Dan sebagai kegiatan resmi sekolah dalam proses pendidikan, maka studi tur harus berlaku untuk semua tanpa pengkotak-kotakan, dikotomi dan diskriminasi.
Ketika seorang kepala sekolah negeri, yang dikelola negara, dengan santainya mengatakan bahwa siswa tidak mampu tidak ikut dalam acara Studi Tur dengan dalih karena bekerja sama dengan travel, maka secara langsung hal ini sudah menciderai pendidikan yang berkeadilan. Kepala sekolah itu juga sudah melakukan dikotomi, pengkotak-kotakan dan pendiskriminasian.
Selain itu, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, dan ketika ada kepala sekolah yang menghambat anak mendapatkan pendidikan dikarenakan kondisi ekonomi orang tuanya, maka kepala sekolah itu telah menzolimi anak, merampas hak azasi anak, dan yang paling mengerikan, dia secara sadar telah melakukan pembunuhan karakter anak.
Setiap momen di sekolah apalagi masa-masa bersekolah di SD, SMP dan SMA sangat berkesan untuk anak. Tapi, bisakah dibayangkan, dikarenakan kondisi ekonomi orang tua, dan kebijakan sekolah yang sewenang-wenang, anak dipaksa harus menelan pil pahit.
Seperti yang diungkapkan salah satu kepala sekolah di Bekasi Selatan, bahwa perilaku kepala sekolah seperti itu sangat tidak bermoral. Anak yang tidak diikutkan dalam kegiatan sekolah karena alasan tidak mampu membayar, sangatlah kejam.
“Ini berdampak pada kejiwaan anak bang. Dan pastinya akan membekas seumur hidupnya,” ungkap kepala sekolah itu, kepada media, saat dimintai pendapatnya terkait acara studi tur yang tidak mengikutkan siswa tidak mampu.
LAPORAN KHUSUS : TEAM WARTA SIDIK-TEAM TABIRNEWS-TN
